Peluncuran dan Dialektika Buku Etika Pemerintahan

Wakil Bupati Bagus Santoso Sebut Etika Pemerintahan Tergerus Akibat Demokrasi Tanpa Etika

Wakil Bupati Bengkalis Dr. H Bagus Santoso Bersama Menko Polhukam  Prof Dr Mahfud MD pada acara peluncuran dan dialektika buku etika pemerintahan yang diselenggarakan Kemendagri Dirjen Politik dan Bagian Hukum di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Jumat (05/05/2023)

JAKARTA | RADARGEP.COM - Wakil Bupati Bengkalis Dr. H Bagus Santoso mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan pertanyaan dan gagasan  pada acara peluncuran dan dialektika buku etika pemerintahan yang diselenggarakan Kemendagri Dirjen Politik dan Bagian Hukum dengan keynote speaker Menko Polhukam  Prof Dr Mahfud MD di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Jumat (05/05/2023).

Acara  peluncuran dan dialektika buku etika pemerintahan Kemendagri mengundang seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia. Dengan tujuan sebagai upaya untuk berpartisipasi memberikan sumbangan referensi terkait pemerintahan Indonesia yang dinilai masih terbatas.

"Pangkal dari tergerusnya etika dalam pemerintahan akibat dari akar demokrasi tanpa etika, melihat fakta yang terjadi di lapangan dimana tidak seperti pada tataran teoritis di kampus," kata Budi Santoso. 

Lebih lanjut disampaikan, bahwa Realita yang terjadi etika pemerintahan terjerumus pada hitam putihnya  politik bahkan akademisi yang sudah masuk lingkaran kekuasaan dari yudikatif, legislatif dan eksekutif larut di dalamnya. 

“Karena apa? netralitas hilang sebab promosi dan mutasi jabatan eselon diwarnai jasa politik,” kata lanjutnya.

Bagus Santoso sendiri mengakui dirinya salah satu dari akademisi juga pelaku politik, untuk itu berharap dengan peluncuran dan dialektika buku etika pemerintahan setidaknnya bisa memberikan panduan untuk menggugah semua pihak berkomitmen untuk menjunjung tinggi etika pemerintahan.

Menanggapi pertanyaan dan gagasan yang disampaikan Bagus Santoso 6 narasumber yaitu Prof. Dr. Hj. Ngadisah, Prof. Dr. Muhammad, Dr. Johannes Haryatmoko, Dr. Lely Arrianie dan Airlangga Pribadi Kusman, Phd memberikan jawaban sesuai kapasitas masing-masing dengan teori serta argumen sebagai referensi dari peluncuran dan dialektika buku etika pemerintahan

Rangkaian acara peluncuran dan dialektika buku etika pemerintahan diawali dengan pembicara utama Menko Polhukam Prof. Dr. Mahfud MD dengan materi mengulas berbagai hal terkait etika dan hukum. 

Baik pada lembaga legislatif, Yudikatif maupun eksekutif. Pada sesi penutupan acara, Prof. Ryas Rasyid menegaskan jika etika pemerintahan sudah hilang maka yang terjadi adalah binasa  nya pemerintahan. Untuk itu perlu kesadaran bersama membangun bangsa Indonesia dengan etika.

Acara peluncuran dan dialektika buku etika pemerintahan yang dipersembahkan oleh masyarakat ilmu pemerintahan Indonesia (MIPI) bekerjasama para ahli pemerintahan merupakan hasil pemikiran para ahli pemerintahan yang dianggap perlu diketahui dan disebarluaskan untuk masyarakat. Ms/Jm