DPRD Kuansing Meminta Pemerintah Daerah Menuntaskan Tunda Bayar

KUANSING | RADARGEP.COM - DPRD Kuansing melalui Fraksi - Fraksi meminta tunda bayar dituntaskan dan PAD ditingkatkan saat rapat Paripurna DPRD dengan agenda pandangan umum terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun 2024, Senin (5/5/2025).

Meski LKPJ bukan soal menerima dan menolak, tetapi banyak catatan yang diaampaikan fraksi-fraksi pada pemerintah daerah pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD H Juprizal SE MSi dan dihadiri Wakil Bupati H Muklisin, Pj Sekda Dr H Fahdiansyaj SpOg, kepala dinas, kepala badan, camat, kabag, serta 26 anggota DPRD Kuansing yang hadir.

Dari beberapa poin yang menjadi catatan pada pemerintah daerah itu, ada lima fraksi di DPRD yang meminta agar Pemkab Kuansing segera menuntaskan segala bentuk tunda bayar pada tahun 2024 lalu.

Baik tunda bayar dalam pekerjaan fisik kegiatan pada pihak ketiga, tunda bayar gaji honorer, guru, perangkat desa dan lainnya harus segera dituntaskan pada tahun 2025 ini.

Ini disampaikan oleh lima fraksi dari tujuh fraksi yang ada. Masing-masing Fraksi Gerindra lewat juru bicaranya Dasver Librian, Fraksi PDI Perjuangan Yusliadi, Fraksi Golkar Meirizaldi, Fraksi Demokrat Ike Krisnawati dan Fraksi PAN Desta Harianto.

Sementara ketujuh fraksi menilai kalau capaian pendapatan asli daerah (PAD) Kuansing tahun 2024 lalu belum maksimal.

Karena itu perlu dilakukan penggalian sumber-sumber potensi yang ada agar PAD yang dihasilkan bisa meningkat.

Juru bicara Fraksi Gerindra, Dasver Librian mengatakan, LKPj merupakan wadah untuk evaluasi kinerja kepala daerah dalam menjalankan visi misi kepala daerah dan realisasi anggaran.

Selama tahun 2024, Fraksi Gerindra melihat kalau pemerintah daerah selama tahun 2024 sudah melaksanakan kegiatan program dan realisasi anggaran cukup baik.

Karena itu, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi atas capai itu dan lebih baik ke depannya. Namun pada tahun 2024, ada kegiatan yangbtunda bayar. Gaji honorer, guru, pihak ketiga dan lainnya. Dimana itu haruslah dituntaskan segera.

Meminta pemerintah daerah untuk efisiensi dalam penggunaan anggaran dari pemerintah pusat yang haruslah didasarkan skala prioritas dan kepentingan masyarakat.

Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah daerah ikut mensukseskan program ketahanan pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Sebab bila suatu daerah ingin maju.

Dalam upaya peningkatan PAD yang tahun lalu baru tercapai 71,06 persen dari target, Daver meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait pengelola PAD harus terus menggali semua potensi PAD dengan maksimal, termasuk pemanfaat potensi aset daerah. Dengan begitu, ke depan PAD yang dihasilkan lebih meningkat.

Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD tentang tunda bayar dan peningkatan PAD, Wakil Bupati Kuansing H Muklisin didampingi Pj Sekda H Fahdiansyah menjelaskan, kondisi tunda bayar tidak bisa terelakkan dan tidak hanya terjadi pada Pemkab Kuansing saja. Tetapi semua daerah di Riau termasuk Provinsi Riau sendiri.

Pemkab tentu saja berkomitmen pada tahun 2025 ini bisa menuntaskan semua kegiatan tunda bayar itu. "Insya allah bila uang kita ada, tentu akan kita bayarkan. Insya Allah tahun ini bisa tuntas," kata Muklisin.

Begitu juga soal PAD, pada 2024 lalu target PAD Rp170.636.769.359 miliar dan terealisasi 71,60 persen, menjadi perhatian semua OPD di lingkungan Pemkab Kuansing. Dengan menggali dan memaksimalkan potensi sumber-sumber PAD yang ada.

Muklisin yakin, dengan target PAD di 2025 mencapai sekitar Rp240 miliar lebih, realisasi akan lebih meningkat dari 2024 lalu. "Saya yakin, dengan semua kita bergerak, realisasi PAD akan jauh lebih meningkat," ujarnya.

Sementara Pj Sekda H Fahdiansyah mengatakan, tunda bayar merupakan kewajiban yang akan tetap dibayarkan sesuai dengan dana yang masuk. Bulan lalu, Pemkab sudah menuntaskan pembayaran gaji honorer Kuansing dan beberapa kegiatan lainnya sekitar Rp20 miliar.

"Kalau tunda salur dari pusat dan provinsi terbayarkan, maka tunda bayar yang hasil audit internal sekitar Rp182 miliar lebih itu bisa tuntas. Tetapi sampai hari ini, itu belum terlihat. Makanya kita masukan ke struktur APBD 2025 dalam RAK untuk dibayarkan," ujarnya. (**/Inf)