Layanan MyRepublic Dikeluhkan, Akses Internet Bermasalah dan Akses Situs Resmi Diduga Dibatasi

PEKANBARU | RADARGEP.COM - Salah satu pelanggan penyedia layanan internet MyRepublic bernama Nuar alias Nos menyampaikan keluhan serius terkait buruknya kualitas layanan dan dugaan pembatasan akses terhadap sejumlah situs media daring tanpa alasan yang jelas.

Dalam keterangan yang disampaikannya kepada awak media, NOS menyebut jaringan internet yang digunakan untuk keperluan pekerjaan dan aktivitas kantor mengalami gangguan berulang, seperti koneksi terputus dan kecepatan lambat. Kondisi ini diperparah dengan tidak dapat diaksesnya beberapa portal berita nasional dan lokal secara tiba-tiba.

“Wifi sering error, sangat mengganggu kerja saya. Lebih mengejutkan, beberapa situs berita resmi tidak bisa diakses. Ini sangat janggal dan merugikan,” ujar NOS, Kamis (31/07/2025).

NOS mengaku telah mencoba menyampaikan komplain kepada penanggung jawab MyRepublic di lapangan bernama Ryo, namun hingga kini belum ada penyelesaian yang berarti.

“Saya penanggung jawab bang, tapi sudah dilaporkan tidak ada tindakan kemarin bg,” kata Ryo saat dihubungi.

Ryo kemudian menyarankan agar pelanggan langsung menghubungi Asisten Manager (ASM) MyRepublic yang bernama Farid untuk penanganan lebih lanjut. “Langsung hubungi aja ASM-nya bg, agar dilapor ke tim terkait,” ucap Ryo.

Ketika dikonfirmasi, Farid menyampaikan bahwa ia sedang dalam perjalanan dan meminta ID pelanggan agar dapat menindaklanjuti keluhan tersebut. “Maaf sy masih di jalan, nnt sy cek. Bantu ID kirim,” jawab Farid melalui pesan singkat.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, keluhan tersebut belum mendapatkan tanggapan konkret maupun solusi dari pihak manajemen MyRepublic.

NOS mengaku kecewa dengan cara provider menangani komplain pelanggan. Ia juga menyoroti indikasi pembatasan akses terhadap beberapa situs media daring sebagai bentuk pengabaian terhadap hak konsumen dalam mengakses informasi.

“Saya tidak hanya kecewa sebagai pelanggan, tapi juga sebagai warga yang berhak atas informasi. Jika benar provider membatasi akses ke media tanpa alasan yang sah, itu bisa menjadi preseden buruk terhadap kebebasan informasi,” tegasnya.