Pemkab Kuansing Perkuat Sinergi Atasi Tambang Ilegal dan Pulihkan Lingkungan

KUANSING | RADARGEP.COM - Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) menegaskan komitmennya untuk memulihkan lingkungan dan menanggulangi dampak kerusakan akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Komitmen ini disampaikan dalam Apel Gelar Pasukan Operasi PETI 2025 yang digelar di Desa Seberang Taluk pada Kamis (31/7/2025).

Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, menyatakan kesiapan Pemkab untuk memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Riau, Polda Riau, dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna menghentikan aktivitas tambang ilegal.

Apel yang dipimpin oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid, menjadi langkah awal dari upaya terpadu lintas sektor. Kegiatan ini tidak hanya dihadiri oleh jajaran keamanan dan pemerintahan, tetapi juga disaksikan oleh ribuan warga yang menunjukkan antusiasme. Partisipasi mereka mencerminkan harapan besar masyarakat terhadap solusi jangka panjang untuk mengatasi degradasi lingkungan yang telah mengancam kehidupan sehari-hari.

Dalam sambutannya, Gubernur Wahid menekankan bahwa PETI tidak hanya sebatas pelanggaran hukum, tetapi juga krisis ekologi dan sosial yang memerlukan solusi komprehensif. "Penegakan hukum harus dibarengi dengan pendekatan pemberdayaan. Kita ingin masyarakat berhenti menambang bukan karena takut, tetapi karena tersedia alternatif ekonomi yang layak," ungkapnya.

Sebagai simbol komitmen, apel dilanjutkan dengan penanaman pohon secara simbolis oleh para pejabat. Aksi ini merupakan bagian dari program green policing Polda Riau, yang mengedepankan pendekatan ekologi dalam penanganan kejahatan lingkungan.

Bupati Suhardiman menambahkan bahwa Pemkab Kuansing telah menyusun skema pemberdayaan masyarakat pascatambang, dengan melibatkan koperasi lokal dan program padat karya. "Kami menginginkan solusi jangka panjang, bukan hanya penghentian sesaat. Masyarakat harus bisa hidup lebih baik tanpa harus merusak alam," ujar Suhardiman.

Ke depan, fokus Operasi PETI 2025 tidak hanya pada razia, tetapi juga pengawasan kawasan rawan tambang dan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah berharap upaya ini menjadi momentum penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, sungai yang lebih bersih, dan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. (*/iNF)